Pernah Dipuji Prabowo, AHY Kini Diperhitungkan Jadi Pengganti Gibran

JAKARTA, GENVOICE.ID - Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali menjadi perbincangan di tengah dinamika politik nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut kini disebut sebagai salah satu tokoh yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden apabila terjadi pergantian terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Munculnya nama AHY bukan tanpa alasan, mengingat dirinya memiliki posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu, AHY sebelumnya juga pernah mendapatkan apresiasi langsung dari Prabowo atas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai Menko Infrastruktur.

Prabowo Pernah Beri Pujian kepada AHY

Apresiasi Prabowo terhadap AHY salah satunya disampaikan dalam penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan penghargaan atas kemampuan AHY dalam memahami persoalan serta menangkap strategi pemerintah terkait pembangunan infrastruktur nasional.

Prabowo menilai AHY mampu memahami tantangan pembangunan dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan konsistensi, keberanian, serta efisiensi agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

"Saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya," ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.

Dalam arahannya, Prabowo juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah dinilai perlu membuka ruang lebih luas bagi pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung percepatan pembangunan.

Pujian tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kinerja AHY di lingkungan pemerintahan. Terlebih, AHY dipercaya mengemban tanggung jawab dalam mengoordinasikan pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah di Indonesia.

AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran sebagai Wapres

Di tengah sorotan terhadap kinerjanya, nama AHY kini ikut masuk dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut berkembang setelah muncul dinamika terkait posisi Gibran menyusul persoalan hukum mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika yang berkembang.

Situasi itu kemudian memunculkan pembicaraan mengenai sejumlah tokoh yang berpotensi mengisi posisi tersebut apabila benar-benar terjadi kekosongan jabatan. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut beberapa nama yang masuk dalam kalkulasi politik, termasuk AHY, Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Bahlil Lahadalia.

Menurut Efriza, peluang masing-masing tokoh tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, serta kemampuan menjaga keseimbangan koalisi pemerintahan. Dengan demikian, pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran juga berkaitan erat dengan dinamika dan negosiasi antarpartai politik.

Bagaimana Tanggapan AHY soal Peluang Menggantikan Gibran?

Menanggapi namanya yang ikut disebut dalam bursa calon pengganti Gibran, AHY tidak memberikan pernyataan yang mengarah pada ambisi untuk menduduki posisi Wakil Presiden. Ia justru menegaskan bahwa Partai Demokrat masih menunggu kejelasan mengenai perkembangan situasi yang melibatkan Gibran.

AHY mengaku belum mengetahui secara pasti isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan di Istana. Ia juga menyampaikan bahwa partainya bersama fraksi-fraksi lain di DPR terus menjalin komunikasi untuk mengikuti perkembangan politik yang terjadi.

"Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini," kata AHY pada Selasa (10/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya menghormati proses dan prosedur konstitusi dalam menyikapi persoalan jabatan Wakil Presiden. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Demokrat belum menyampaikan keputusan atau dukungan resmi terhadap kandidat tertentu.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden Menurut Konstitusi?

Meski sejumlah nama mulai bermunculan, pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keputusan atau keinginan Presiden. Mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. Artinya, proses penggantian harus mengikuti mekanisme konstitusional dan bukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Dengan demikian, masuknya nama AHY dalam bursa pengganti Gibran masih sebatas dinamika dan kalkulasi politik. Belum ada keputusan resmi yang menetapkan AHY sebagai calon maupun pengganti Gibran di kursi Wakil Presiden.

Kombinasi antara posisinya sebagai Menko Infrastruktur, Ketua Umum Partai Demokrat, serta apresiasi yang pernah diberikan Prabowo membuat AHY menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam dinamika politik tersebut. Namun, peluangnya tetap bergantung pada perkembangan situasi politik dan mekanisme konstitusi yang berlaku.