Klinik Kopdes Merah Putih Tak Wajib Punya Dokter, Wamenkes Ungkap Alasannya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Klinik Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) direncanakan tidak harus memiliki dokter di setiap fasilitasnya. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyebut ketentuan tersebut masih dikaji dengan melihat ketersediaan tenaga medis di masing-masing daerah.

Pemerintah saat ini masih menghadapi persoalan kekurangan dokter dan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kondisi tersebut membuat pemenuhan tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi prioritas sebelum pemerintah mengalokasikan dokter untuk klinik Kopdes Merah Putih.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sekitar 38 persen puskesmas di Indonesia masih mengalami kekosongan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Jumlah kebutuhan tenaga untuk mengisi kekurangan tersebut mencapai 6.927 orang.

Data Kemenkes per Agustus 2026 juga mencatat kekosongan pada sembilan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Situasi ini menjadi salah satu hambatan dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih kekurangan sumber daya manusia.

"Untuk puskesmas yang saat ini ada kan belum semua puskesmasnya ada dokter-dokternya, masih kekurangan dokter. Kita perlu dulu yang di puskesmas," kata Dante, Selasa (10/11/2026).

Kebutuhan Dokter di Puskesmas Jadi Prioritas

Dante menjelaskan, pemerintah akan menentukan penempatan dokter berdasarkan kebutuhan setiap wilayah. Artinya, klinik Kopdes Merah Putih tidak otomatis mendapatkan dokter apabila puskesmas di daerah tersebut masih mengalami kekurangan tenaga medis.

Pemerintah terlebih dahulu akan memastikan kebutuhan dokter di puskesmas terpenuhi. Jika jumlah tenaga medis di fasilitas tersebut sudah mencukupi, dokter yang masih tersedia dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan kesehatan di klinik Kopdes Merah Putih.

"Nanti kalau yang di puskesmas sudah penuh, nanti yang sisanya kemudian yang masih bisa di koperasi Kopdes itu kita akan tempatkan dokter," jelasnya.

Skema tersebut disiapkan agar distribusi tenaga kesehatan tidak menimbulkan persoalan baru. Pemerintah ingin memastikan fasilitas kesehatan yang telah beroperasi tetap mendapatkan tenaga medis sebelum memperluas penempatan dokter ke klinik Kopdes.

Kemenkes Belum Finalkan Aturan Klinik Kopdes

Meski rencana tersebut sudah dibahas, Dante menegaskan aturan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan di klinik Kopdes Merah Putih belum ditetapkan. Kemenkes masih mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Pembahasan tidak hanya menyangkut kewajiban menyediakan dokter. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek regulasi, keterlibatan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran layanan, kemudahan akses masyarakat, serta ketersediaan tenaga medis di setiap daerah.

"Ini sedang dilakukan pembahasannya. Pembahasannya belum final. Nanti kalau sudah final kita sampaikan ke media karena banyak aspek yang berkaitan dengan regulasi, BPJS Kesehatan, juga dengan sisi pembayaran, dan akses kepada masyarakat dan ketersediaan dokter," ujarnya.

Dengan demikian, ketentuan mengenai ada atau tidaknya dokter di klinik Kopdes Merah Putih masih menunggu hasil pembahasan pemerintah. Aturan final nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan pola pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Klinik Tanpa Dokter Tetap Bisa Layani Masyarakat

Lantas, bagaimana jika sebuah klinik Kopdes Merah Putih tidak memiliki dokter? Dante menyampaikan bahwa pelayanan tetap memungkinkan dilakukan dengan melibatkan tenaga paramedis atau tenaga kesehatan lainnya.

Namun, mekanisme pelayanan di klinik yang tidak memiliki dokter akan berbeda dengan fasilitas yang menyediakan tenaga medis tersebut. Pemerintah nantinya akan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan kondisi masing-masing klinik.

"Kalau tidak ada dokter, bisa menggunakan paramedis lain, tapi tentu guideline-nya, petunjuk praktisnya berbeda dengan yang ada dokter dan tidak ada dokternya," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dokter bukan satu-satunya faktor yang menentukan operasional klinik Kopdes Merah Putih. Ketersediaan tenaga kesehatan lain dan pedoman pelayanan juga akan menjadi bagian dari pengaturan fasilitas tersebut.

Meski begitu, masyarakat masih perlu menunggu ketentuan resmi dari Kemenkes. Sebab, pembahasan mengenai standar tenaga kesehatan, mekanisme pembayaran, hingga akses layanan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final.