Dipecat karena Kasus Penyadapan Prabowo, Ahrie Sonta Tak Terima dan Ajukan Banding

JAKARTA, GENVOICE.ID - Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota kepolisian. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026, terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan mengajukan banding disampaikan Ahrie setelah majelis hakim membacakan putusan persidangan. Dengan langkah tersebut, hasil sidang etik terhadap dirinya akan kembali diperiksa melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri tingkat banding.

Ahrie Sonta Ajukan Banding atas Putusan PTDH

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie Sonta telah menyatakan banding atas putusan sidang etik. Menurutnya, pengajuan tersebut merupakan hak terduga pelanggar dalam menanggapi keputusan majelis hakim.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," ucap Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026.

Johnny menjelaskan, permohonan banding yang diajukan Ahrie akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Komisi Kode Etik Polri tingkat banding akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut.

Sebelum mengajukan banding, Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran etik dengan kategori perilaku sangat tercela. Majelis hakim kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

Sidang Etik Berlangsung Selama 11 Jam

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 10 November 2026. Persidangan dimulai pukul 09.09 WIB dan baru berakhir pada pukul 20.10 WIB atau berlangsung sekitar 11 jam.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko. Sementara itu, posisi wakil ketua komisi dijabat oleh Irjen Pol Roma Hutajulu.

Tiga anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi. Susunan majelis tersebut disampaikan Johnny Eddizon Isir setelah persidangan selesai dilaksanakan.

"Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan terduga pelanggar AS, dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Rudy Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si," ucap Isir.

Ahrie Diduga Gunakan Akses Teknologi Polri untuk Penyadapan

Selama persidangan, majelis hakim mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahrie ketika menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Biro Pembinaan Operasional (Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik kepolisian.

Johnny menjelaskan, Ahrie diduga memanfaatkan akses teknologi tersebut untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya. Tindakan itu dinilai tidak profesional dan menjadi salah satu dasar pemeriksaan etik terhadap dirinya.

"(Saat menjabat) yaitu diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," kata Johnny.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, ia juga dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan yang dimaksud meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan. Kemudian, Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban dalam etika kepribadian serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo sebelumnya ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyidikan juga mengungkap bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain turut disebut menjadi sasaran, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam perkara pidana, Slamet Uliandi dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait dugaan penyadapan tersebut.

Dengan pengajuan banding dari Ahrie Sonta, putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dirinya kini memasuki tahapan pemeriksaan lanjutan di tingkat banding. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan tindak lanjut atas putusan sidang etik yang telah dijatuhkan sebelumnya.