YouTube Beri Kesempatan Kedua untuk Kreator yang Diblokir, Termasuk Pelanggar Aturan COVID dan Pemilu
JAKARTA, GENVOICE.ID - YouTube kini membuka jalan bagi para kreator yang sebelumnya dilarang mengakses platform akibat pelanggaran kebijakan, untuk kembali memulai dari awal dengan akun baru.
Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari program percontohan dan mencerminkan upaya perusahaan memperbaiki hubungan dengan komunitas kreatornya setelah hampir dua dekade beroperasi.
Dilansir dariTech Crunch, YouTube menyebut bahwa banyak kreator sebenarnya layak mendapat kesempatan kedua, dan perubahan ini menjadi refleksi dari evolusi platform yang kini ingin memberi ruang lebih luas bagi kebebasan berekspresi.
Langkah ini muncul tidak lepas dari tekanan politik. Senator Amerika Serikat dari Partai Republik, Jim Jordan, sebelumnya mengirim surat resmi kepada Alphabet, induk perusahaan YouTube untuk meminta klarifikasi terkait dugaan intervensi pemerintahan Biden-Harris dalam kebijakan moderasi konten, khususnya selama pandemi COVID-19 dan setelah pemilu 2020.
Dalam surat balasan yang dikirim oleh penasihat hukum Alphabet, Daniel F. Donovan, perusahaan menyatakan akan mulai membuka peluang bagi kreator yang salurannya dihapus akibat pelanggaran terhadap aturan yang kini sudah tidak berlaku lagi, seperti kebijakan ketat seputar informasi COVID-19 dan integritas pemilu.
Donovan menegaskan bahwa YouTube tetap berkomitmen pada prinsip kebebasan berekspresi dan menyadari pentingnya keberadaan berbagai suara, termasuk dari kalangan konservatif, dalam menjaga wacana sipil di ruang digital.
Namun, meski terdengar inklusif, YouTube menekankan bahwa tidak semua kreator akan secara otomatis mendapat izin kembali. Pengajuan akun baru akan dievaluasi secara ketat berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebelumnya.
YouTube menyebut bahwa pihaknya akan menolak permohonan dari kreator yang diketahui melakukan pelanggaran berat atau berulang terhadap Pedoman Komunitas dan Persyaratan Layanan, atau yang pernah terlibat dalam aktivitas yang membahayakan komunitas, seperti pelanggaran terkait keselamatan anak.
Kreator yang sebelumnya ditangguhkan karena pelanggaran hak cipta juga tidak akan mendapatkan izin membuat kanal baru.
Program ini memberi kesempatan kepada kreator untuk mengajukan permohonan pembuatan akun baru setelah melewati masa tunggu selama satu tahun sejak kanal mereka ditutup.
Selama masa tenggang tersebut, kreator juga dapat mengajukan banding atas keputusan pemblokiran. Jika banding diterima, mereka memang tidak akan mendapatkan kembali kanal lamanya, tetapi tetap bisa membangun kanal baru dari awal, termasuk kembali mengakses fitur monetisasi lewat Program Partner YouTube, yang memungkinkan pembagian hasil iklan.
Kebijakan baru ini menjadi langkah penting YouTube dalam menyikapi kritik terhadap pendekatan moderasi konten selama beberapa tahun terakhir.
Pada masa awal pandemi dan pasca-kerusuhan di Capitol Hill, YouTube bersama platform digital lainnya seperti Facebook dan Twitter memberlakukan aturan ketat demi mencegah penyebaran misinformasi yang dianggap membahayakan publik.
Salah satu contohnya adalah larangan terhadap konten yang menyatakan bahwa vaksin dapat menyebabkan kanker, sebuah klaim yang tidak memiliki dasar ilmiah.
Kanal-kanal yang dianggap melanggar aturan ini, termasuk yang dimiliki tokoh publik seperti mantan Presiden Donald Trump, langsung ditangguhkan secara permanen.
Meski kebijakan yang melatarbelakangi penangguhan tersebut sudah tidak berlaku, banyak kanal tetap tidak diizinkan kembali, hingga akhirnya program percontohan ini diluncurkan.
Meskipun belum dijelaskan secara rinci siapa saja yang akan disetujui, langkah ini menunjukkan bahwa YouTube mulai membuka ruang untuk rekonsiliasi, sambil tetap menjaga batasan demi keamanan dan kepercayaan pengguna di platformnya.