Biaya Perawatan Anak Jadi Isu Besar di AS, Warga Dukung Dukungan Pemerintah

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sebagian besar warga Amerika Serikat menilai bahwa biaya perawatan anak merupakan persoalan besar yang memengaruhi banyak keluarga pekerja.

Dilansir dari Antara, hal ini terungkap dalam sebuah jajak pendapat terbaru yang dirilis Kamis, 10 Juli 2025, oleh The Associated Press (AP) bersama NORC Center for Public Affairs Research.

Sekitar tiga dari empat orang dewasa di AS memandang mahalnya biaya penitipan anak sebagai sebuah "masalah besar". Namun demikian, hanya sekitar setengah dari mereka yang menyatakan bahwa membantu keluarga dalam membiayai perawatan anak seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah federal.

Hasil jajak pendapat ini mencerminkan dukungan mayoritas terhadap sejumlah kebijakan yang bertujuan mengurangi beban biaya tersebut. Sebagian besar responden menyatakan dukungannya terhadap penitipan anak yang gratis atau berbiaya rendah, serta cuti keluarga berbayar bagi orang tua yang baru memiliki bayi. Namun di sisi lain, masyarakat tetap terbelah dalam hal bagaimana solusi itu harus dijalankan dan sejauh mana peran pemerintah seharusnya.

Paket kebijakan pemangkasan pajak terbaru yang diloloskan oleh Kongres AS menyertakan beberapa langkah, seperti kredit pajak bagi orang tua dan insentif bagi perusahaan yang membantu menyediakan layanan perawatan anak. Langkah ini disambut baik oleh sebagian kalangan karena dianggap bisa memberikan dukungan nyata kepada keluarga pekerja.

Namun, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan antusias. Beberapa pengkritik menyoroti bahwa jutaan keluarga berpenghasilan rendah kemungkinan besar tidak akan menerima manfaat penuh dari kebijakan tersebut. Mereka juga mengkhawatirkan dampak dari pemangkasan pada program-program penting seperti Medicaid dan bantuan makanan bergizi yang menjadi andalan banyak keluarga berpendapatan rendah.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun ada konsensus bahwa mahalnya perawatan anak merupakan masalah serius, perbedaan pandangan terkait kebijakan dan pendekatan solusi membuat isu ini tetap menjadi tantangan kompleks bagi para pembuat kebijakan, kelompok advokasi, dan keluarga itu sendiri.