ICW Ungkap Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

JAKARTA, GENVOICE.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2024 hingga 2026.

Dalam keterangannya pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut data pengadaan tersebut bersumber dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan data itu, terdapat lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket dari KKP pada 2025 hingga 2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah. Total nilai kontrak dari delapan paket itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Rincian Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar

Berikut rincian pengadaan jasa influencer yang dipaparkan ICW berdasarkan data pemerintah:

1. Kemendikbudristek - Museum dan Cagar Budaya (2024)

• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.

• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.

• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.

• Jasa kehadiran dalam acara atau event attendance: Rp2.521.329.200.

• Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.

2. KKP - Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025)

• Influencer engagement: Rp3.596.955.000.

3. KKP - Setditjen Perikanan Budidaya (2025)

• Influencer engagement untuk pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.

4. KKP - Setditjen Perikanan Tangkap (2026)

• Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000.

Dari keseluruhan kontrak tersebut, pengadaan melalui KKP mencapai Rp10,8 miliar, sedangkan lima paket dari Kemendikbudristek bernilai sekitar Rp3,9 miliar. ICW juga menjelaskan bahwa PT Rans Animasi Indonesia memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Raffi Ahmad.

Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

5 Persoalan Pengadaan yang Dipertanyakan ICW

Atas temuan tersebut, ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan jasa influencer oleh kedua kementerian. Persoalan itu mencakup konsistensi efisiensi anggaran, manfaat pengadaan, persaingan penyedia, penggunaan uang negara untuk promosi kekuasaan, hingga potensi konflik kepentingan.

1. Dinilai Tidak Sejalan dengan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Persoalan pertama berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. ICW mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Kebijakan tersebut meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar. Namun, menurut ICW, pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah tetap dilakukan oleh kementerian.

KKP tercatat mengadakan dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan nilai total Rp7,2 miliar. Pengadaan kembali dilakukan pada 2026 melalui satu paket senilai Rp3,6 miliar.

ICW juga mengaitkan persoalan tersebut dengan penurunan anggaran transfer ke daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun, berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Organisasi antikorupsi itu turut mempertanyakan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717. Nilai tersebut dibandingkan dengan alokasi dana desa yang menurut perhitungan ICW hanya tersisa sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk rata-rata desa pada 2026.

2. Manfaat Jasa Influencer Belum Terukur dengan Jelas

Persoalan kedua adalah manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara terbuka. ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga, sementara masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik.

Kemendikbudristek, misalnya, mempunyai Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP juga memiliki Biro Hubungan Masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi publik kementerian.

Menurut ICW, unit-unit tersebut telah didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan kebutuhan, manfaat, serta hasil yang ingin dicapai melalui pengadaan jasa influencer.

ICW juga mempertanyakan paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat dinilai akan kesulitan mengetahui manfaat pengeluaran tersebut.

3. Spesifikasi Pengadaan Berpotensi Mengarah ke Penyedia Tertentu

Persoalan ketiga berkaitan dengan spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha. ICW mencatat empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasingdi katalog elektronik.

Namun, nama paket tersebut secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717. Menurut ICW, spesifikasi yang langsung merujuk pada kanal dan akun tertentu berpotensi membuat penyedia jasa lain tidak memperoleh kesempatan yang setara.

ICW menilai penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka apabila spesifikasinya telah mengarah kepada penyedia tertentu. Organisasi tersebut juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket.

Tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Karena itu, ICW meminta adanya keterbukaan mengenai metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, dan kewajaran nilai kontrak. Informasi tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengadaan.

4. Belanja Influencer Dikhawatirkan Menjadi Sarana Promosi Kekuasaan

Persoalan keempat menyangkut penggunaan anggaran negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer. ICW mengingatkan bahwa belanja jasa influencer harus dipastikan tidak digunakan sebagai sarana promosi atau propaganda kekuasaan.

Organisasi tersebut menilai uang pajak masyarakat semestinya tidak digunakan sekadar untuk membeli popularitas melalui figur publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurut ICW, seharusnya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan.

ICW turut mengaitkan persoalan ini dengan kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026. Setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.

Bagi ICW, popularitas seorang figur publik tidak serta-merta mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan anggaran pengadaan influencer benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar membangun citra.

5. Ada Potensi Konflik Kepentingan

Persoalan kelima adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah. ICW mencatat PT Rans Animasi Indonesia didirikan pada 15 April 2020.

Sebelum 2024, perusahaan tersebut disebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah. Kemudian, pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia melalui paket pengadaan pada 2025 dan 2026. Kondisi ini dinilai ICW menimbulkan persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut terkait potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran negara.