Angka HIV/AIDS Melonjak Tinggi di Medan hingga 14.066 Orang, Ini Faktor yang Jadi Perhatian
Tingginya angka tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Medan. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara pun mendorong Pemerintah Kota Medan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat penanggulangan penyakit tersebut.
Data tersebut disampaikan perwakilan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Medan, L Marsudi Budi Utomo, dalam konferensi pers bertajuk Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting yang diselenggarakan PKBI Sumut di Kantor PKBI Sumut, Jalan Multatuli No. 34-X, Medan, Senin (9/11).
Marsudi menilai jumlah kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Diperlukan keterlibatan pemerintah, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan masyarakat luas.
"Kita bisa bayangkan, dengan jumlah kasus di Medan sekitar 14.066 orang yang ditemukan sejak 2006 hingga 2026, sementara Januari saja sudah ada 717 kasus yang ditemukan," ungkapnya.
Meski demikian, data tersebut belum disertai penjelasan mengenai faktor spesifik yang menyebabkan tingginya temuan kasus di Medan. Karena itu, upaya penanganan perlu disertai evaluasi terhadap pola penularan, akses pemeriksaan, edukasi, serta efektivitas program pencegahan.
Secara umum, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dengan orang yang memiliki HIV, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.
Selain faktor penularan, rendahnya kesadaran untuk melakukan tes HIV dan stigma terhadap orang dengan HIV juga menjadi tantangan. Diskriminasi dapat membuat seseorang enggan memeriksakan diri maupun mengakses layanan kesehatan.
Marsudi mengatakan komunitas dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Namun, kontribusi tersebut harus diperkuat melalui dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.
Sementara itu, Technical Officer PKBI Sumatera Utara, Eka Prahadian Abdurahman, mendorong Pemkot Medan menjadikan HIV/AIDS sebagai isu lintas sektor yang terintegrasi dalam program dan penganggaran seluruh OPD.
Sebagai langkah konkret, PKBI Sumut berencana menggelar kegiatan pramusrenbang pada 19 November 2026 dengan mengundang sejumlah OPD. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membangun komitmen sekaligus mendorong alokasi anggaran penanggulangan HIV/AIDS.
"Kami berharap bahwa isu HIV ini menjadi mainstreaming isu di setiap OPD yang ada di Kota Medan. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan saja," ujar Eka.
Menurutnya, HIV/AIDS bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial, budaya, hubungan antarmanusia, hingga ekonomi. Oleh karena itu, setiap OPD memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya.
Dinas Pendidikan dapat memperkuat edukasi, sementara sektor sosial bisa mendukung pendampingan masyarakat. Instansi lainnya juga diharapkan mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan sesuai kewenangannya.
Fungsional Perencana Bappeda Kota Medan, Natal Leli, mengakui pengintegrasian isu HIV/AIDS ke dalam program kerja setiap OPD masih membutuhkan penguatan komunikasi dan koordinasi.
Ia mengatakan masing-masing instansi selama ini cenderung berfokus pada tugas dan program kerja sesuai bidangnya. Akibatnya, dukungan kegiatan maupun anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS berpotensi tidak terakomodasi apabila persoalan tersebut tidak dimasukkan dalam perencanaan.
Bappeda Kota Medan pun telah mendorong agar isu HIV/AIDS mulai dimasukkan dalam perencanaan kegiatan tahun anggaran 2027.
Di sisi lain, keberlanjutan pendanaan program juga menjadi perhatian PKBI Sumut. Eka menyoroti berakhirnya dukungan Global Fund periode putaran ketujuh pada 31 Desember 2026 serta kemungkinan perubahan skema pendanaan pada 2027.
Dalam pemaparannya, ia menyebut sekitar 80 persen pembiayaan sejumlah kegiatan masih bergantung pada dukungan lembaga donor. Kondisi ini dikhawatirkan memengaruhi keberlangsungan program penjangkauan dan pendampingan terhadap populasi kunci, termasuk perempuan pekerja seks.
PKBI Sumut berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi perubahan tersebut dengan memperkuat dukungan anggaran melalui APBD dan membuka ruang kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil.
Dengan temuan kumulatif mencapai 14.066 kasus, penanggulangan HIV/AIDS di Medan membutuhkan perhatian lebih luas. Selain memperkuat layanan kesehatan, edukasi, pemeriksaan dini, dan pendampingan, upaya menghapus stigma dan diskriminasi juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko penularan.