Tarif Transjakarta Bakal Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat, Benarkah?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gen, ada kabar kurang enak dari Pemprov DKI Jakarta. Imbas dari pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, muncul wacana penyesuaian tarif Transjakarta. Tarif bus yang sudah "terlalu lama" di angka Rp3.500 sejak 2005 ini dianggap sudah tidak relevan dan membebani APBD daerah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa dalam dua dekade terakhir, UMP Jakarta sudah naik enam kali lipat dan inflasi sudah tembus 186,7 persen. Tapi tarif Transjakarta? Stagnan.

Isu kenaikan tarif Transjakarta ini mencuat imbas dari pemangkasan dana transfer pusat ke daerah, yang memaksa Pemprov DKI mengkaji ulang Subsidi Transportasi Jakarta.

Kondisi ini membuat rasio pemulihan biaya operasional (cost recovery) Transjakarta terjun bebas, dari 34 persen pada 2015 menjadi hanya 14 persen saat ini. Artinya, biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk menutup operasional bus jauh lebih besar.

Meskipun demikian, Pemprov DKI memastikan tarif MRT dan LRT tidak akan mengalami perubahan.

Oleh karena itu, penyesuaian tarif dinilai sangat krusial agar layanan Transjakarta tetap berjalan. Meski demikian, Syafrin menekankan, "belum ada angka (kenaikan) pastinya."

MRT dan LRT "Aman," Subsidi Masih Terjaga

Kabar baiknya, di tengah rencana pengkajian ulang subsidi ini, tarif MRT Jakarta dan LRT dipastikan tidak akan naik.

Kepala Dishub DKI menjamin tarif kedua moda berbasis rel ini masih dalam batas toleransi, berdasarkan hasil kajian willingness to pay (kesediaan membayar) dan ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat.

Memang, selisih antara tarif yang dibayar penumpang dan biaya keekonomian aslinya sangat jomplang.

Contohnya, rute MRT Bundaran HI-Lebak Bulus nilai keekonomiannya mencapai Rp32.000, padahal penumpang hanya membayar Rp14.000. Selisih Rp18.000 inilah yang disubsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO).

Dirut PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menambahkan bahwa subsidi rata-rata per pelanggan MRT di tahun 2024 masih sekitar Rp6.000, dan angka ini masih dianggap masuk dalam skema yang dirancang.

Untuk menjaga keberlanjutan operasional tanpa menaikkan tarif, MRT terus mencari pendapatan dari sumber non-tarif, seperti penyewaan ritel dan hak penamaan stasiun.

Jadi, sementara MRT dan LRT masih aman, kita tunggu bersama keputusan final tentang Transjakarta!