RI Tolak Terbitkan Visa Atlet Israel, Batal Kompetisi di Jakarta

JAKARTA, Genvoice.id - Indonesia resmi menolak menerbitkan visa bagi atlet Israel yang seharusnya ikut dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (World Artistic Gymnastics Championships) yang direncanakan digelar di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025. Keputusan ini membuka jalan bagi batalnya partisipasi tim Israel dalam kompetisi internasional di Indonesia.

Pernyataan resmi datang dari Menteri Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keimigrasian, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan visa bagi atlet senam Israel yang bermaksud hadir di kejuaraan tersebut.

Yusril menyebut bahwa Federasi Senam (yang mengajukan surat sponsor untuk visa atlet Israel) akhirnya menarik surat dukungannya setelah mempertimbangkan sikap resmi pemerintah. Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa keputusan penolakan visa ini konsisten dengan sikap politik luar negeri RI yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menyatakan sikap setujunya. Ia menyebut bahwa kehadiran atlet Israel akan memicu kegelisahan publik dan emosional di masyarakat, sehingga pemerintah daerah dan pusat harus menjaga stabilitas.

Kasus penolakan atlet Israel bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak era Presiden Sukarno, Indonesia menolak penerbitan visa bagi delegasi Israel dalam sejumlah event olahraga, salah satunya Asian Games 1962 di Jakarta, ketika Israel dan Taiwan dikeluarkan dari kepesertaan atas kebijakan pemerintah RI saat itu.

Contoh lain yang belum lama, Indonesia juga pernah kehilangan hak penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 setelah pemerintah menyatakan penolakan terhadap timnas Israel untuk tampil di kompetisi tersebut.

Dengan penolakan visa ini, tim Israel dipastikan tidak bisa ambil bagian dalam kejuaraan senam dunia di Jakarta. Atlet seperti Artem Dolgopyat, yang merupakan juara dunia dan pemenang medali Olimpiade, terancam kehilangan kesempatan mempertahankan gelar atau berkompetisi di arena global.

Walaupun sebagian kalangan menyoroti bahwa olahraga seharusnya netral dan tidak menjadi ajang pertarungan geopolitik. Namun bagi RI, keputusan ini dianggap sebagai pernyataan politik yang berkesinambungan dalam solidaritas terhadap Palestina.