Pertama Sejak 2013, Menlu RI Kembali Akan Kunjungi Korea Utara
JAKARTA, Genvoice.id - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara (Korut) pada tanggal 10-11 Oktober 2025. Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi pejabat tertinggi diplomasi Indonesia ke Pyongyang sejak tahun 2013.
Menurut Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, kunjungan Sugiono tersebut merupakan respons atas undangan resmi dari Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui.
Pada hari 11 Oktober, agenda utama adalah pertemuan bilateral antara Sugiono dan Choe Son-hui. Topik pembicaraan akan mencakup penguatan kerja sama bilateral, regional, dan isu global yang menjadi kepentingan bersama.
Selain itu, dalam perjalanan itu, Sugiono juga akan meninjau gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang. Gedung ini sempat ditutup sejak 2021 akibat kondisi pandemi COVID-19 dan baru mulai diaktifkan kembali pada pertengahan tahun 2025.
Kunjungan ini jadi penanda penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Korea Utara. Sebelumnya, kunjungan resmi terakhir ke Pyongyang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada 21-23 Oktober 2013. Pada masa itu, pembicaraan diarahkan pada peningkatan hubungan bilateral dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Hubungan antara Indonesia dan Korea Utara sendiri sudah terjalin sejak lama. Keduanya menjalin hubungan diplomatik sejak 1964, dan meskipun Korea Utara berada dalam isolasi internasional karena isu nuklir dan HAM, Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang terbuka.
Melalui kunjungan ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tetap menjunjung tinggi prinsip diplomasi terbuka. Yvonne menyebut bahwa langkah ini menegaskan kembali komitmen RI terhadap dialog konstruktif dan hubungan kerja sama dengan berbagai mitra di kawasan, termasuk Korea Utara.
Tak hanya simbolik, kunjungan Sugiono menawarkan kesempatan bagi Indonesia untuk menyuarakan posisi terkait stabilitas kawasan Asia Timur, terlibat dalam dialog perdamaian di Semenanjung Korea, serta memperluas jaringan diplomasi yang inklusif.