Nepal Memanas! Presiden Mundur, Ribuan Tahanan Kabur, dan Revolusi Gen Z Guncang Negara!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Krisis politik dan sosial besar-besaran tengah mengguncang Nepal. Presiden Ram Chandra Paudel secara resmi menyatakan mundur dari jabatannya di tengah gelombang kerusuhan yang melanda negara tersebut. Langkah ini diumumkan pada Selasa (9/9).

Dilansir dari India Today, pengunduran diri Presiden terjadi hanya sehari setelah massa pengunjuk rasa berhasil menerobos gedung parlemen dan menyebabkan bentrokan sengit dengan aparat keamanan. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan protes nasional yang dijuluki media sebagai "Revolusi Gen Z", dipimpin oleh generasi muda Nepal yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan.

Dalam sebuah surat yang diklaim ditulis oleh kelompok pengunjuk rasa, mereka menyatakan bahwa kekuasaan negara telah beralih ke tangan rakyat, dan menyerukan pembentukan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh figur netral yang diterima secara luas, serta penyelenggaraan pemilu segera.

Belum ada tanggapan resmi dari parlemen atau partai politik utama mengenai tuntutan ini, namun tekanan publik dan situasi yang semakin memburuk menempatkan pemerintah dalam kondisi krisis.

Kerusuhan meluas ke berbagai wilayah. Sedikitnya 1.500 tahanan dilaporkan kabur dari Penjara Nakkhu di Lalitpur. Dalam insiden terpisah, media lokal juga mengabarkan terjadi penembakan di gedung markas besar Kepolisian Nepal, memperparah ketegangan di ibu kota.

Aparat keamanan merespons dengan menggunakan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam untuk membubarkan massa yang menerobos gedung-gedung pemerintahan. Akibatnya, sedikitnya 19 pengunjuk rasa tewas, dan ratusan lainnya luka-luka dalam bentrokan yang terjadi sejak Senin (8/9).

Kerusuhan yang bermula di Kathmandu, kini telah meluas ke sejumlah kota besar di seluruh Nepal. Pemerintah pusat menetapkan jam malam di beberapa distrik, terutama di sekitar wilayah ibu kota dan titik-titik protes utama.

Sebelumnya, pada 4 September, pemerintah Nepal sempat memblokir sejumlah situs media sosial besar karena tidak memenuhi regulasi pendaftaran di bawah Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun, keputusan itu dicabut menyusul tekanan publik dan eskalasi protes yang meningkat tajam.

Hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait siapa yang akan menggantikan Presiden Paudel, maupun tanggapan dari militer Nepal terkait kemungkinan pembentukan pemerintahan transisi atau status darurat nasional. Analis politik menyebut situasi ini sebagai krisis paling serius di Nepal sejak transisi ke sistem republik pada 2008.