Pemprov DKI Siapkan TransJakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan perubahan dalam pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Mulai tahun depan, layanan transportasi menuju wilayah kepulauan tersebut direncanakan tidak lagi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu akan dialihkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD), yakni TransJakarta. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat perjalanan warga menuju dan dari Kepulauan Seribu menjadi lebih mudah.

Rencana tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran layanan Call Center 1500813 Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 9 Agustus 2026. Ia menilai warga Kepulauan Seribu perlu mendapatkan akses transportasi yang lebih efisien seperti masyarakat Jakarta di wilayah daratan.

Pengelolaan Transportasi Dialihkan ke TransJakarta

Pramono mengatakan keputusan untuk menyerahkan pengelolaan transportasi kepada TransJakarta dilakukan agar sistem layanan dapat berjalan lebih terintegrasi. Menurutnya, kemudahan menggunakan transportasi umum perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat Jakarta, termasuk warga yang tinggal di wilayah kepulauan.

"Maka saya sudah memutuskan mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten, kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," kata Pramono.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan tersebut nantinya tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan. Pemprov DKI akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada BUMD, dalam hal ini TransJakarta.

"Maka untuk itu, pengelolaannya tidak lagi, mumpung punya Kepala Dinas Perhubungan yang baik, yang progresif pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah Transjakarta," ujarnya.

Warga Kepulauan Seribu Diharapkan Lebih Mudah Bepergian

Pramono berharap perubahan pengelolaan tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kepulauan Seribu dalam melakukan perjalanan. Warga di wilayah kepulauan diharapkan dapat memperoleh akses transportasi yang lebih praktis, baik untuk bepergian ke daratan maupun berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya.

Menurut Pramono, warga Kepulauan Seribu nantinya tetap mendapatkan perlakuan dan pengaturan layanan seperti sebelumnya. Namun, sistem transportasi yang dikelola oleh TransJakarta diharapkan dapat memberikan kepastian layanan yang lebih baik.

"Yang lain-lain tetap diatur, diperlakukan sama seperti yang dulu, sehingga bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah," tuturnya.

Kemudahan akses tersebut dinilai penting karena aktivitas warga Kepulauan Seribu tidak hanya berlangsung di wilayah kepulauan. Sebagian masyarakat juga perlu melakukan perjalanan ke wilayah Jakarta daratan untuk berbagai keperluan.

TransJakarta Diharapkan Beri Kepastian Transportasi

Selain mempermudah perjalanan menuju Jakarta, pemerintah juga ingin memastikan warga memiliki kepastian transportasi ketika hendak kembali ke Kepulauan Seribu. Dengan adanya pengelolaan oleh BUMD, jadwal dan layanan transportasi diharapkan dapat lebih terorganisasi.

Pramono menekankan bahwa kepastian transportasi menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan melalui perubahan tersebut. Warga tidak hanya dipermudah ketika hendak menuju daratan utama, tetapi juga saat melakukan perjalanan kembali ke wilayah kepulauan.

"Ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Transjakarta," kata Pramono.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses transportasi publik bagi seluruh warga. Jika terealisasi mulai tahun depan, pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu akan menjadi salah satu layanan yang berada di bawah BUMD transportasi milik Pemprov DKI Jakarta.

Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap warga Kepulauan Seribu dapat merasakan akses transportasi yang lebih mudah, efisien, dan terjamin. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antara Kepulauan Seribu dan wilayah Jakarta daratan.