Respons Cepat Pemerintah Daerah Jadi Kunci Kendalikan Karhutla Jelang Musim Kemarau

JAKARTA, GENVOICE.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut respons cepat pemerintah daerah bersama tim gabungan sebagai kunci dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meluas selama masa transisi menuju musim kemarau pada Juni-Juli 2025.

Dilansir dari Antara, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa penanganan cepat seperti yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dan Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menunjukkan efektivitas kolaborasi lintas instansi.

"Karhutla di wilayah perbukitan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berhasil dipadamkan meski kondisi geografis terjal dan berbatu cukup menyulitkan tim di lapangan," ujar Abdul.

Kebakaran yang terjadi pada Senin (9/6) tersebut menghanguskan sekitar dua hektare lahan dan berhasil dikendalikan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan masyarakat setempat.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan lahan terbakar mencapai 10 hektare. Penanganan cepat dilakukan berkat koordinasi antarlembaga dan keterlibatan masyarakat lokal.

BNPB terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui patroli terpadu, deteksi dini titik panas, dan edukasi masyarakat, terutama di wilayah rawan kebakaran.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, segera laporkan agar penanganan bisa dilakukan sejak dini," tegas Abdul.

Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi sangat penting, mengingat potensi peningkatan karhutla masih tinggi pada dasarian ketiga Juni hingga puncak musim kemarau pada Juli-Agustus 2025.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga 22 April 2025, luas karhutla nasional telah mencapai 3.207 hektare, terdiri dari 1.227 hektare lahan gambut dan 1.980 hektare tanah mineral.

Tiga provinsi dengan luas karhutla tertinggi adalah:

• Riau - 699 hektare

• Kalimantan Barat - 494 hektare

• Aceh - 296 hektare

Meski begitu, ada tren positif dalam jumlah titik panas (hotspot). Berdasarkan data satelit Terra/Aqua (MODIS NASA), sepanjang 1 Januari hingga 30 Mei 2025 terpantau 244 titik panas, turun 55,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 550 titik.

BNPB menegaskan bahwa keberhasilan dalam pengendalian karhutla sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat. Dengan potensi peningkatan kasus pada puncak musim kemarau mendatang, kesiapsiagaan menjadi mutlak diperlukan.