Wow! Koperasi Desa Merah Putih Siap Tampung Hasil Panen Petani
JAKARTA- Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bakalan menjadi offtaker yang membeli hasil panen para petani ataupun hasil tangkapan nelayan di desa, kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Menurut dia, tentu tidak sekadar menampung namun membeli dengan harga yang sepadan sehingga keberadaan koperasi menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
"Presiden Prabowo memimpin rapat membahas bagaimana memastikan program-program kerakyatan benar-benar sampai ke desa-desa di seluruh negeri. Contohnya, Koperasi Desa Merah Putih ini yang dapat menjadi offtaker hasil pertanian di desa," kata Sudaryono, akhir pekan lalu.
Sementara Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Eugenia Mardanugraha mengatakan rencana menghidupkan koperasi dan perekonomian di desa sangat baik.
"Bantuan yang diberikan kepada koperasi merah putih menjadikan koperasi sebagai kepanjangtangan Pemerintah dalam menstabilkan harga pangan," ujar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) itu.
Saat paceklik, katanya, koperasi dapat menjual dengan harga yang lebih rendah dari pasar, sebaliknya ketika panen raya koperasi dapat membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. "Untuk pangan yang dapat disimpan seperti beras, koperasi menjadi gudang penyimpanan."
Belum Rapi
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti melihat, tentu sangat baik jika koperasi kembali diberdayakan, asal disertai dengan evaluasi dan perbaikan tata kelola sehingga benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai sokoh guru perekonomian.
"Koperasi di Indonesia banyak yang mati. Ada juga koperasi bodong, yang operasi hanya jika ada bantuan atau program pemerintah," ungkap Esther.
Selama ini, katanya, manajemen mayoritas koperasi tidak rapi, kualitas sumber daya manusianya juga terbatas. ":Oleh karena itu perlu evaluasi dan penerapan kebijakan ketat agar koperasi berjalan baik dan dapat mencegah koperasi bodong."
Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan, pembangunan desa merupakan pembangunan jangka menengah dan panjang tidak boleh berganti tergantung menteri.
Saat ini, sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah tersebar di lebih dari 70 ribu desa. Meskipun ada yang kurang performanya dan itu perlu diperbaik oleh pemerintah.
BUMDes juga bisa memiliki koperasi ataupun PT guna bergerak di bidang manapun. Ada yang bergerak di bidang keuangan, produksi, hingga pemasaran. Tergantung dari kebutuhan desa,"ungkap Huda.
Dia pun berharap agar kegagalan mengelola Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu, tidak terulang. Sebab itu, perlu melakukan pembenahan dengan belajar pada kesalahan di masa lalu, terutama dalam menerapkan tata kelola yang baik.