UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Batas Lembur Maksimal 4 Jam Sehari, Begini Hitungan Upahnya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pekerja yang diminta menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja normal kini memiliki ketentuan lembur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal lembur selama 4 jam dalam sehari atau 18 jam dalam satu minggu.

Ketentuan mengenai waktu lembur tercantum dalam Pasal 116 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja normal wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan.

Selain persetujuan pekerja, perintah lembur juga harus diberikan secara tertulis dan/atau melalui media digital oleh pemberi kerja. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa begitu saja meminta pekerja bekerja melebihi jam kerja normal tanpa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Berapa Batas Waktu Kerja dan Lembur?

Sebelum menghitung waktu lembur, pekerja perlu memahami ketentuan jam kerja normal yang diatur dalam Pasal 115 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah menetapkan dua pola waktu kerja, yakni 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, serta 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja.

Apabila perusahaan memberikan pekerjaan di luar ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu tambahan itu dihitung sebagai lembur. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti batas maksimal yang ditentukan pemerintah, yaitu 4 jam sehari dan 18 jam dalam satu minggu.

Aturan ini juga mewajibkan perusahaan memenuhi hak pekerja yang menjalankan lembur. Salah satunya adalah memberikan pembayaran upah tambahan sesuai perhitungan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Begini Cara Menghitung Upah Lembur

Dalam Pasal 116 ayat (2), pemerintah mengatur besaran upah lembur berdasarkan jumlah jam tambahan yang dijalankan pekerja. Untuk jam pertama, perusahaan wajib membayar sebesar 1,5 kali upah sejam, sedangkan setiap jam berikutnya dibayarkan sebesar 2 kali upah sejam.

Adapun dasar perhitungan upah sejam diperoleh dari upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173. Ketentuan ini menjadi acuan perusahaan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan yang harus diterima pekerja ketika menjalankan lembur.

Sebagai contoh, pekerja di DKI Jakarta dengan penghasilan setara UMP sebesar Rp5.729.876 per bulan memiliki perhitungan upah sejam sekitar Rp33.121. Angka tersebut diperoleh dari pembagian upah bulanan dengan angka 173 sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Jika pekerja tersebut menjalani lembur pada hari kerja biasa, berikut simulasi tambahan upah yang diterima berdasarkan jumlah jam lembur:

• 1 jam lembur: sekitar Rp49.681.

• 2 jam lembur: sekitar Rp115.922.

• 3 jam lembur: sekitar Rp182.163.

• 4 jam lembur: sekitar Rp248.405.

Perhitungan tersebut menggunakan ketentuan 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali upah sejam untuk jam kedua hingga seterusnya. Besaran akhirnya mengikuti upah yang menjadi dasar perhitungan lembur masing-masing pekerja.

Aturan Upah Lembur saat Hari Libur

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur pembayaran lembur bagi pekerja yang diminta masuk saat menjalani istirahat mingguan atau hari libur resmi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 125 dan memiliki skema perhitungan berbeda dari lembur pada hari kerja biasa.

Bagi pekerja dengan pola enam hari kerja dan total 40 jam dalam seminggu, pembayaran lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi ditetapkan dengan ketentuan berikut:

• 7 jam pertama: 2 kali upah sejam.

• Jam kedelapan: 3 kali upah sejam.

• Jam kesembilan hingga kesebelas: 4 kali upah sejam.

Sementara itu, apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lemburnya berbeda. Untuk kondisi tersebut, perusahaan wajib membayar 2 kali upah sejam untuk 5 jam pertama, 3 kali upah sejam untuk jam keenam, serta 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh hingga kesembilan.

Perusahaan Bisa Dikenai Sanksi Jika Melanggar

Pemerintah tidak hanya mengatur batas waktu dan pembayaran lembur, tetapi juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Berdasarkan Pasal 117 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan perusahaan menjalankan aturan waktu kerja dan memenuhi hak pekerja.

Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat menghadapi sanksi pidana apabila mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja tetapi tidak membayar upah lembur. Karena itu, perusahaan wajib memperhatikan ketentuan persetujuan lembur, batas waktu kerja tambahan, serta pembayaran hak pekerja sesuai undang-undang.