UU Ketenagakerjaan 2026 Atur Cara Hitung UMP dan UMK, Simak Ketentuannya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah mengatur mekanisme baru penetapan upah minimum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mencakup proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), hingga upah minimum sektoral.

Dalam Pasal 134, Pemerintah Pusat mendapat mandat untuk menetapkan kebijakan pengupahan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan. Pelibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan agar penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.

"Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan," demikian bunyi Pasal 134 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026.

Aturan ini juga menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah dalam menetapkan besaran upah minimum. Mekanisme tersebut tertuang dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 yang mengatur jenis upah, dasar penghitungan, survei kebutuhan hidup layak, serta formula penetapannya.

Empat Jenis Upah Minimum dalam UU Ketenagakerjaan

Pasal 137 ayat (1) membagi struktur upah minimum menjadi empat jenis berdasarkan wilayah dan sektor pekerjaan. Keempatnya mencakup UMP, UMK, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Untuk kewenangan penetapan, Pasal 137 ayat (2) menyebut Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, Pasal 137 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan UMK dan UMSK.

Meski begitu, penetapan UMK memiliki ketentuan tersendiri yang harus diperhatikan. Berdasarkan Pasal 137 ayat (4) dan ayat (5), UMK baru dapat ditetapkan setelah UMP disahkan dan nominalnya wajib lebih tinggi dibandingkan UMP.

Dengan ketentuan tersebut, besaran UMK tidak boleh berada di bawah upah minimum tingkat provinsi. Aturan ini menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan batas upah minimum yang berlaku bagi pekerja di setiap daerah.

Sementara itu, Pasal 137 ayat (6) mengatur kondisi daerah yang belum memiliki upah minimum. Penetapannya harus memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan tata cara lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 137 ayat (7).

Kebutuhan Hidup Layak Jadi Dasar Penghitungan

Selain mengatur kewenangan pemerintah daerah, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan sejumlah indikator dalam penghitungan upah minimum. Pasal 138 ayat (1) menyebut tiga dasar utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.

Untuk menjaga akurasi penghitungan, Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik. Sementara itu, pengumpulan data kebutuhan hidup layak dilakukan melalui survei langsung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tugas pelaksanaan survei tersebut diberikan kepada lembaga pemerintah di bidang statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (3). Hasilnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyusunan rekomendasi upah minimum.

Sebelum survei dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan pembahasan teknis yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pasal 138 ayat (4) mengatur bahwa lembaga statistik bersama dewan pengupahan nasional harus membahas rencana pelaksanaan survei KHL.

Pembahasan tersebut meliputi empat hal utama, yaitu:

1. Jenis komponen kebutuhan hidup layak.

2. Kualitas komponen kebutuhan hidup layak.

3. Lokasi pelaksanaan survei.

4. Waktu pelaksanaan survei.

Setelah survei selesai, hasilnya akan diserahkan kepada dewan pengupahan daerah. Berdasarkan Pasal 138 ayat (5), data tersebut kemudian diolah sebagai salah satu dasar penyusunan rekomendasi besaran upah minimum kepada Gubernur.

Adapun ketentuan teknis dan standar mengenai kebutuhan hidup layak akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 138 ayat (6).

Formula Penetapan UMP dan UMK

Mekanisme penghitungan upah minimum juga dijelaskan dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pada ayat (1), terdapat dua pilihan instrumen yang dapat digunakan, yaitu formula penghitungan upah minimum atau acuan berdasarkan nilai kebutuhan hidup layak.

Apabila menggunakan formula, pemerintah wajib memperhitungkan sejumlah variabel ekonomi. Pasal 139 ayat (2) menyebut tiga komponen utama, yakni pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu tersebut memiliki batas bawah sebesar 0,5 dan batas atas paling tinggi 1. Ketentuan mengenai rentang indeks ini tercantum dalam Pasal 139 ayat (3).

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penetapan akhir upah minimum harus menggunakan nilai yang paling tinggi di antara hasil formula penghitungan dan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut menjadi dasar pembanding dalam menentukan besaran upah minimum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penghitungan dan penerapan upah minimum akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Hal tersebut menjadi amanat Pasal 139 ayat (5) dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui aturan baru ini, mekanisme penetapan upah minimum mencakup proses yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dewan pengupahan, hingga lembaga statistik. Hasil penghitungan nantinya tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak sebelum ditetapkan sebagai upah minimum di masing-masing wilayah.