Rocky Gerung Minta Gibran Mundur demi Prabowo, Ini Alasan di Baliknya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Rocky Gerung kembali menyampaikan pandangan politik yang mengundang perhatian setelah resmi menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meski kini berada di lingkungan Istana, pengamat politik tersebut menegaskan tidak akan meninggalkan sikap kritisnya, termasuk ketika menanggapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam perbincangan bersama Akbar Faizal yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026, Rocky membahas alasan menerima jabatan di lingkungan kepresidenan sekaligus pandangannya mengenai kekuasaan. Ia juga menyinggung polemik ijazah Gibran yang dinilainya berpotensi menimbulkan persoalan politik lebih luas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu pernyataan yang menjadi sorotan adalah usulan Rocky agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Menurut Rocky, langkah tersebut dapat menjadi cara untuk meredam kemarahan publik sekaligus mencegah Prabowo ikut terseret dalam polemik yang berpusat pada wakil presidennya.

Rocky Gerung Tegaskan Jabatan Tak Mengubah Sikap Kritisnya

Bergabung dengan Wantimpres rupanya tidak membuat Rocky merasa harus mengubah pandangan politik yang selama ini ia suarakan secara terbuka. Ia menegaskan bahwa keputusannya menerima jabatan bukan berarti menyerahkan sikap kritis kepada kekuasaan.

Rocky menjelaskan bahwa persoalan utama yang selama ini ia soroti bukanlah keberadaan kekuasaan itu sendiri, melainkan kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkendali. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi sumber berbagai persoalan, termasuk korupsi.

"Saya anti power. Anti power yang obsesif anti surplus kekuasaan," kata Rocky.

Ia bahkan menggambarkan Istana sebagai lingkungan yang perlu diawasi agar kekuasaan tidak berkembang tanpa kendali. Dalam pandangannya, berada di dalam lingkungan kepresidenan tidak serta-merta bertentangan dengan sikap kritis selama prinsip tersebut tetap dipertahankan.

Rocky juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui karakter dan pola pikirnya sebelum menunjuknya sebagai anggota Wantimpres. Karena itu, ia menilai jabatan baru tersebut tidak mengharuskannya meninggalkan identitas intelektual yang selama ini melekat pada dirinya.

"Tidak mungkin saya ubah identitas psikologi saya atau mode of thought saya hanya karena ada jabatan Wantimpres," ujarnya.

Rocky Usul Gibran Mundur untuk Redam Kemarahan Publik

Pernyataan Rocky yang paling menyita perhatian berkaitan dengan polemik ijazah Gibran dan dampaknya terhadap situasi politik nasional. Ia menilai persoalan tersebut berpotensi memicu kemarahan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cara yang tepat.

Menurut Rocky, polemik yang terus berkembang juga berisiko menyeret Presiden Prabowo ke dalam persoalan yang berkaitan dengan wakil presidennya. Karena itu, ia memandang pengunduran diri Gibran sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meredakan ketegangan.

Rocky turut mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi amuk massa atau konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Ia menilai penyelesaian persoalan perlu ditempuh melalui mekanisme politik di DPR, bukan dibiarkan berkembang tanpa arah.

"Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal," kata Rocky.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rocky dalam membaca situasi politik yang berkembang, terutama terkait risiko yang mungkin dihadapi pemerintahan Prabowo. Usulan itu tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keputusan resmi pemerintah ataupun kebijakan Wantimpres mengenai posisi Gibran.

Bedakan Pandangan Pribadi dan Tugas Resmi di Wantimpres

Rocky juga menjelaskan bahwa sikapnya sebagai individu perlu dibedakan dari perannya sebagai anggota Wantimpres. Menurut dia, pandangan yang disampaikan secara terbuka kepada publik tidak serta-merta mewakili nasihat resmi yang diberikan kepada Presiden.

Sebagai anggota Wantimpres, Rocky menyebut dirinya memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan pertimbangan yang disampaikan secara langsung kepada kepala negara. Karena itu, ia tidak dapat begitu saja membuka isi masukan resmi yang diberikan dalam kapasitas kelembagaan.

Pembedaan tersebut menjadi penting karena Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik atas permintaan maupun berdasarkan inisiatif sendiri. Sementara itu, pernyataan Rocky dalam diskusi bersama Akbar Faizal merupakan bagian dari pandangannya yang disampaikan kepada publik.

Dengan demikian, usulan agar Gibran mundur perlu dipahami sebagai pendapat Rocky dalam menanggapi polemik politik, bukan keputusan resmi lembaga kepresidenan. Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ia ingin mempertahankan ruang untuk menyampaikan kritik meski kini berada di lingkungan Istana.

Prabowo, Gibran, dan Risiko Polemik Politik

Dalam pandangan Rocky, polemik yang berkaitan dengan Gibran tidak hanya menyangkut sosok wakil presiden, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi politik bagi pemerintahan Prabowo. Ia khawatir persoalan tersebut dapat berkembang menjadi beban bagi presiden apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.

Karena itu, Rocky mengajukan pengunduran diri Gibran sebagai salah satu opsi yang menurutnya dapat meredakan ketegangan. Namun, usulan tersebut tetap merupakan penilaian politik Rocky dan tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian bahwa pengunduran diri merupakan solusi yang akan ditempuh.

Perbincangan ini juga kembali menyoroti posisi Rocky setelah masuk ke Wantimpres, lembaga yang berada di lingkungan kepresidenan. Publik kini dapat melihat bagaimana ia mempertahankan pandangan kritisnya sekaligus membedakan pendapat pribadi dari tugas kelembagaan.

Pada akhirnya, usulan Rocky agar Gibran mundur menunjukkan sikapnya dalam membaca risiko politik yang dinilai dapat memengaruhi pemerintahan Prabowo. Sementara itu, perkembangan polemik ijazah Gibran dan respons pihak-pihak terkait tetap perlu dilihat berdasarkan fakta serta proses yang berlaku, bukan semata-mata melalui pendapat satu tokoh.