Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya Langsung Menuai Kritik Setelah Dilantik

JAKARTA, Genvoice.id - Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Senin (8/9), langsung buka suara terkait tuntutan 17+8. Respons tersebut menuai kritik publik. Menkeu Purbaya dilantik untuk menggantikan posisi Sri Mulyani yang terkena reshuffle kabinet.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (8/9), Menkeu Purbaya mengaku belum secara menyeluruh mempelajari rincian tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa tuntutan itu hanyalah suara sebagian kecil rakyat kita.

"Saya belum mempelajari itu (tuntutan 17+8), tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa, mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," ujar Menkeu, dalam konferensi persnya.

Menkeu juga menambahkan kalau aksi protes masyarakat akan semakin berkurang seiring dengan kembalinya stabilitas ekonomi negara.

"Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo." tambahnya.

Dengan respons seperti itu, ucapan Menkeu Purbaya langsung mengundang kritik publik. Banyak yang menilai nada yang disampaikan terlalu meremehkan aspirasi publik. Penggunaan frasa "sebagian kecil rakyat" dinilai juga tidak tepat untuk menyikapi tuntutan yang mendapat perhatian luas di masyarakat dan media massa.

Banyak netizen bahkan sampai public figure mempertanyakan penyataan yang keluar dari mulut seorang Menteri, padahal baru saja dilantik oleh Presiden. Salah satu kritik datang dari sutradara film, Joko Anwar.

"Seriously, Dude?," tulis Joko pada akun X pribadinya disertai dengan foto kutipan langsung dari Menkeu tentang tuntutan 17+8.

Selain itu, Stand Up Comedian, Pandji Pragiwaksono lewat akun X pribadinya juga turut memberikan respon terkait pernyataan Menkeu.

"Yang gini-gini, nih, yang bikin orang demo," ujar Pandji.

Belum genap 24 jam setelah dilantik, sikap Menkeu Purbaya yang dianggap meremehkan suara publik dan menekankan solusi lewat pertumbuhan ekonomi jangka panjang menciptakan kontroversi tersendiri.

Di sisi lain, tuntutan 17+8 mencerminkan tekanan sosial dan politik yang kuat untuk reformasi menyeluruh dan perlindungan hak asasi rakyat. Respons Purbaya bisa jadi momentum penting, apakah pemerintah akan berubah dari menepis seruan menjadi benar-benar mendengarkannya?