Mengejutkan, Indonesia Jadi Negara Termiskin Ke-4
JAKARTA- Mengejutkan! Laporan Bank Dunia menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia pada 2024 menempati posisi keempat dunia untuk kategori kelompok negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country, mencapai 60,3 persen. Angka ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya yakni 61,8 persen.
Pada laporan bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 tersebut, Bank Dunia menjelaskan acuan garis kemiskinan kategori negara upper middle income country sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 110.867 rupiah per orang per hari dengan asumsi kurs 16.135 per dollar AS. Hal itu mengacu paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) pada 2017.
Bank Dunia juga memberi ukuran garis kemiskinan berdasarkan tingkat kemiskinan internasional (international poverty rate) sebesar 2,15 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 34.690 rupiah. Sementara, patokan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) sebesar 3,65 dollar AS per kapita per hari atau sekitar 58.892 rupiah.
Sebagai peringkat empat, Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan dengan persentase 63,4 persen, Namibia 62,5 persen dan Bostwana 61,9 persen.
Selanjutnya, sepuluh negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak dari kategori negara berpendapatan menengah ke bawah diantaranya Zambia 80,2 persen,
Nigeria 74,8 persen, Tanzania 72,8 persen, Timor-Leste 71,6 persen dan Republik Kongo 70,9 persen.
Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan angka kemiskinan di Indonesia sangat ironis, sebab terjadi di tengah kelimpahan sumber daya alam (SDA), pesatnya pembangunan, dan merajalelanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Ini mengindikasikan corak kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia," tegas Awan.
Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan juga memerlukan langkah-langkah struktural melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penegakan hukum dan keadilan, serta transformasi kelembagaan yang melibatkan penduduk miskin.
Guru Besar Sosiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan ukuran kemiskinan Bank Dunia lebih realistis dan dengan angka 60,3 persen tersebut mencerminkan bahwa ada yang keliru tentang program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dikembangkan.
"Sebaiknya kita fokus untuk mengatasi ini dengan melakukan perbaikan strategi pemberdayaan yang ada," kata Bagong.