Defisit APBN 2026 Diproyeksi Naik Jadi Rp734 Triliun, Ini Penyebabnya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan lebih besar dibanding target awal. Hingga akhir tahun anggaran, defisit diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau sekitar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dari target yang tercantum dalam APBN 2026, yakni Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Pelebaran defisit ini diperkirakan dipicu oleh realisasi belanja negara yang melampaui rencana semula.

Belanja Negara Diprediksi Lampaui Target

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, peningkatan defisit terjadi karena penyaluran belanja negara berjalan lebih cepat dibandingkan perencanaan awal. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7).

Kementerian Keuangan memperkirakan total belanja negara akan mencapai Rp3.942,4 triliun, atau sekitar 102,6 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Peningkatan terbesar diperkirakan berasal dari belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan mencapai Rp3.245,5 triliun, lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp3.149,7 triliun.

Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga (K/L) diperkirakan menembus Rp1.630,4 triliun atau sekitar 107,9 persen dari pagu anggaran. Di sisi lain, belanja non-K/L diproyeksikan mencapai Rp1.615,1 triliun, sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Adapun transfer ke daerah diperkirakan hampir sesuai target, yakni sekitar Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari pagu anggaran.

Ekonom: Defisit Jadi Alarm bagi Pemerintah

Pelebaran defisit APBN mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas sehingga diperlukan langkah koreksi.

Ia menilai selisih sekitar Rp45 triliun dari target awal seharusnya menjadi pengingat agar pemerintah lebih mengedepankan disiplin anggaran dibanding memperluas belanja.

Program Prioritas Dinilai Perlu Dievaluasi

Badiul menyarankan pemerintah melakukan efisiensi terhadap sejumlah program prioritas tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Salah satu program yang disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, apabila anggaran program tersebut disesuaikan menjadi sekitar Rp174 triliun, negara berpotensi menghemat hingga Rp94 triliun.

Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai masih dapat dijalankan secara bertahap sehingga kebutuhan anggaran bisa ditekan sekitar Rp20 hingga Rp30 triliun.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi pada belanja kementerian, seperti perjalanan dinas, rapat, proyek yang tumpang tindih, hingga program dengan dampak ekonomi yang rendah.

Jika seluruh langkah efisiensi tersebut diterapkan, ruang fiskal tambahan diperkirakan bisa mencapai Rp135 hingga Rp155 triliun, sehingga defisit APBN berpeluang kembali mendekati target awal.

Risiko Defisit Masih Bisa Bertambah

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata. Ia menilai kenaikan proyeksi defisit sekitar 0,2 persen dari PDB bukanlah angka yang bisa dianggap sepele.

Menurutnya, proyeksi tersebut disusun ketika tahun anggaran masih menyisakan sekitar enam bulan. Artinya, masih banyak faktor yang berpotensi membuat defisit semakin melebar.

Salah satu risiko yang diwaspadai adalah dampak El Niño terhadap produksi pangan. Jika kondisi cuaca memburuk, pemerintah kemungkinan harus menambah anggaran untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Selain itu, masih adanya kewajiban pemerintah yang belum dibayarkan, termasuk persoalan keuangan di sejumlah daerah, juga dinilai dapat menambah tekanan terhadap APBN.

Transparansi Dinilai Penting Jaga Kepercayaan Publik

Aloysius menilai pemerintah perlu menyampaikan kondisi fiskal secara terbuka kepada masyarakat, pelaku usaha, investor, hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu seluruh pihak mengantisipasi dampak pelebaran defisit sekaligus menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi juga dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal pemerintah.