Apa Tujuan Reformasi Jilid II?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wacana mengenai "Reformasi Jilid II" kembali menjadi perbincangan setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah mengancam akan menggelar aksi demonstrasi berskala besar apabila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka terkait kondisi ekonomi nasional.

Ancaman tersebut muncul menyusul aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi yang dinilai berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. BEM SI bahkan memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam menangani situasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa, mulai dari ekonomi hingga tata kelola pemerintahan, memang perlu menjadi perhatian bersama. Namun, menurutnya, penyelesaian masalah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

Hasto mengatakan seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam memberikan gagasan dan kontribusi untuk membantu mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi persoalan nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Hasto juga mengaitkan dinamika politik dan sosial saat ini dengan nilai-nilai reformasi yang masih relevan untuk dibahas. Menjelang peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 2026, ia menyebut isu demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penolakan terhadap otoritarianisme, serta pemisahan institusi TNI dan Polri tetap menjadi bagian penting dari agenda reformasi.

Menurut Hasto, tujuan yang diangkat dalam wacana Reformasi Jilid II pada dasarnya berkaitan dengan dorongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, menjaga kepastian hukum, dan memastikan kebijakan ekonomi mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arah kebijakan yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang, termasuk persoalan ekonomi dan penegakan hukum. Kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dinilai menjadi faktor penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, menyatakan siap mendukung berbagai langkah yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Dukungan tersebut mencakup upaya pemulihan di sektor moneter maupun sektor riil yang saat ini menjadi perhatian banyak kalangan.

Belakangan, kondisi ekonomi Indonesia memang menjadi sorotan. Pelemahan nilai tukar rupiah, perlambatan aktivitas ekonomi, hingga penurunan daya beli masyarakat menjadi sejumlah isu yang kerap disampaikan pelaku usaha maupun kelompok masyarakat sipil. Situasi inilah yang kemudian mendorong munculnya tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.