Pengadaan Motor untuk Kepala SPPG, BGN Akhirnya Buka Suara Soal Fakta Sebenarnya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Jagat media sosial belakangan ini diramaikan dengan video viral yang menampilkan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Video tersebut memicu berbagai spekulasi publik, termasuk dugaan pengadaan dalam jumlah fantastis untuk kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menanggapi polemik yang berkembang, pihak BGN akhirnya angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa motor listrik tersebut memang merupakan bagian dari program pemerintah, namun belum didistribusikan hingga saat ini.

Menurutnya, pengadaan motor tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala SPPG dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, penting untuk dipahami bahwa kendaraan tersebut belum bisa langsung digunakan. BGN menjelaskan bahwa seluruh unit motor masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum akhirnya disalurkan ke pihak terkait.

Isu Jumlah Fantastis yang Beredar

Salah satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah klaim jumlah motor yang disebut mencapai 70 ribu unit. Informasi ini ramai beredar di media sosial dan sempat menimbulkan berbagai reaksi.

Namun, BGN dengan tegas membantah kabar tersebut. Faktanya, jumlah motor yang direalisasikan tidak sebesar yang beredar. Hingga saat ini, total motor listrik yang tersedia tercatat sebanyak 21.801 unit dari sekitar 25.000 unit yang direncanakan.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa informasi yang menyebut angka puluhan ribu unit tersebut tidak benar alias hoaks.

Mengapa Belum Dibagikan?

Meski sudah tersedia, motor-motor tersebut belum dibagikan karena masih menunggu proses administrasi yang wajib dilakukan.

BGN menekankan bahwa setiap aset negara harus melalui pencatatan resmi terlebih dahulu sebelum digunakan. Proses ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Selain itu, distribusi juga akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh prosedur selesai.

Imbauan untuk Tidak Mudah Percaya Hoaks

Polemik ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial.

BGN sendiri mengimbau agar publik tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Pasalnya, narasi yang belum tentu benar dapat memicu kesalahpahaman dan memperkeruh situasi.