Anak Sekolah Mulai PJJ, BGN Setop Sementara Distribusi MBG Imbas Erupsi Anak Krakatau

JAKARTA, GENVOICE.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian sementara terhadap operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai langkah untuk menjaga keselamatan peserta didik di tengah kondisi darurat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan penyesuaian dilakukan agar program MBG tetap dapat berjalan secara aman dan menyesuaikan situasi di masing-masing daerah. Selama kegiatan belajar tatap muka dihentikan, pemberian MBG kepada penerima manfaat di satuan pendidikan juga dihentikan sementara.

"Keselamatan peserta didik dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian operasional MBG. Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat," ujar Khairul, Senin (7/9/2026).

PJJ Diterapkan di Sejumlah Wilayah

Penerapan PJJ mulai berlangsung pada 7 September 2026 dengan durasi yang berbeda di setiap daerah. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta keputusan pemerintah daerah di wilayah yang terdampak abu vulkanik.

Di Provinsi Lampung, pembelajaran jarak jauh diberlakukan selama dua hari, yakni pada 7-8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menerapkan PJJ selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 September 2026.

Untuk wilayah DKI Jakarta, PJJ juga dimulai pada 7 September 2026. Namun, pemerintah daerah belum menetapkan batas waktu penerapannya dan akan melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi serta kebijakan selanjutnya.

Penghentian MBG Bersifat Sementara

BGN menegaskan penghentian sementara distribusi MBG di satuan pendidikan tidak berarti program tersebut dihentikan secara keseluruhan. Penyesuaian dilakukan karena mekanisme pembelajaran berubah akibat situasi darurat yang mengharuskan siswa belajar dari rumah.

"Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan," kata Khairul.

BGN juga terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi di daerah terdampak. Hasil koordinasi tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah operasional MBG berikutnya, termasuk ketika sekolah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Keselamatan Penerima Manfaat Jadi Prioritas

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN menempatkan aspek keselamatan penerima manfaat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan program. Karena itu, setiap keputusan operasional akan mempertimbangkan kondisi lapangan, kebijakan pemerintah daerah, serta kesiapan satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Operasional MBG di daerah terdampak nantinya akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kebencanaan dan kebijakan pembelajaran yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pendidikan.

"BGN berkomitmen menjaga keberlanjutan Program MBG dengan memastikan pelaksanaannya tetap aman, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat," katanya.

Penyesuaian distribusi MBG ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi darurat akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah agar proses pembelajaran maupun pemenuhan kebutuhan gizi siswa dapat kembali berjalan sesuai kondisi yang memungkinkan.