Darurat Air Baku: 88 Persen Sungai Tercemar, 35 Persen Warga Jakarta Krisis Akses Air Bersih

JAKARTA, GENVOICE.ID -Di tengah ambisi besar untuk bertransformasi menjadi metropolitan global, Jakarta masih dihadapkan pada rapor merah pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Masalah krisis air bersih hingga kini masih menjadi ironi laten yang belum kunjung usai di ibu kota. Data terbaru menunjukkan bahwa cakupan pipa air minum PAM JAYA baru menyentuh angka 65 persen.

Artinya, ada sekitar 35 persen warga Jakarta yang belum terjangkau akses air bersih perpipaan. Kondisi ini memaksa jutaan masyarakat bergantung pada air sumur, padahal mayoritas sumber air tanah dan sungai di Jakarta dilaporkan telah tercemar berat.

Data Polusi Air Jakarta: Waduk, Sungai, hingga Teluk Masuk Kategori Tercemar

Persoalan krisis air di Jakarta tidak hanya berkutat pada minimnya pipa distribusi, tetapi juga diperparah oleh rusaknya kualitas sumber daya air yang menjadi bahan baku utama pengolahan. Berdasarkan data dari Sekretariat Jakarta Berketahanan, tingkat pencemaran air di ruang publik ibu kota sudah berada di level yang sangat mengkhawatirkan:

• Air Waduk: 97,5 persen dalam kondisi tercemar.

• Air Sungai: 88 persen mengalami pencemaran akibat limbah domestik dan industri.

• Air Tanah: 68 persen sudah terkontaminasi.

• Perairan Teluk Jakarta: 100 persen dinyatakan tercemar total.

Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa 89,93 persen rumah tangga di Jakarta sudah memiliki akses sanitasi layak, angka tersebut tidak mencerminkan kemandirian pangan air. Faktanya, 95 persen pasokan air baku Jakarta masih dipasok dari luar wilayah (daerah penyangga).

Ketergantungan yang tinggi ini membuat Jakarta sangat rentan terhadap gangguan pasokan akibat perubahan iklim maupun konflik perebutan sumber daya air di masa depan.

Kesenjangan Kapasitas Produksi dan Dampak Eksploitasi Air Tanah

Berdasarkan standar ideal, rata-rata kebutuhan air bersih warga Jakarta mencapai 150 liter per kapita setiap hari. Namun, kapasitas produksi perpipaan yang mampu disiapkan oleh pemerintah saat ini baru menyentuh angka sekitar 20.725 liter per detik.

Defisit pasokan inilah yang memicu warga nekat mengeksploitasi air tanah dangkal. Berdasarkan analisis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, rata-rata air tanah dangkal di ibu kota sudah masuk dalam kategori tercemar berat.

Selain berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi, pengambilan air tanah secara masif dan terus-menerus terbukti mempercepat risiko penurunan muka tanah (land subsidence) yang mengancam Jakarta tenggelam lebih cepat.

Sengkarut krisis air bersih ini menjadi pembuktian bahwa status kota global tidak boleh hanya diukur dari megahnya proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata. Pemprov DKI Jakarta bersama PAM JAYA memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mempercepat target digitalisasi dan perluasan pipa hingga 100 persen.

Perlindungan ketat terhadap sumber air baku lokal, penghentian pencemaran limbah ke sungai, serta ketegasan regulasi stop sedot air tanah adalah langkah mutlak yang harus diambil. Menjamin setiap warga Jakarta mendapatkan tetesan air bersih yang layak adalah fondasi utama untuk membangun kota yang sehat, adil, dan berkelanjutan.