4 Sinyal Hubungan Jokowi dan Prabowo Kian Merenggang: Retak atau Strategi Politik?

JAKARTA, GENVOICE.ID -Suhu politik nasional belakangan ini kembali menghangat seiring munculnya spekulasi mengenai hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Meski sempat dikenal memiliki kongsi politik yang solid pada Pilpres 2024, pengamat menilai kini mulai tampak celah keretakan di antara kedua tokoh nasional tersebut. Lantas, apa saja dinamika dan tanda-tanda yang memicu dugaan renggangnya hubungan politik Jokowi dan Prabowo?

Indikasi Keretakan Hubungan Politik Jokowi-Prabowo

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa pertanda merenggangnya relasi politik antara Jokowi dan Prabowo kini semakin jelas terlihat di hadapan publik. Berikut adalah empat poin utama yang menjadi sorotan:

1. Pergeseran Posisi Duduk Wakil Presiden Gibran

Sinyal simbolis terlihat saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026. Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi sejajar di samping Presiden Prabowo sebagaimana sidang-sidang sebelumnya, melainkan bergeser ke jajaran depan para menteri koordinator.

2. Merapatnya Kritikus Jokowi ke Lingkaran Istana

Prabowo tampak mulai merangkul sejuta tokoh yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan Jokowi. Beberapa di antaranya adalah Mohammad Jumhur Hidayat yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, serta tokoh buruh Said Iqbal yang diangkat menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Di sisi lain, peran figur-figur yang dekat dengan Jokowi di kabinet dinilai kian menyusut.

3. Sikap Acuh terhadap Isu Kontroversial

Prabowo dinilai cenderung pasif dan tidak terlalu ambil pusing mengenai isu tuduhan ijazah palsu yang menerpa Jokowi. Langkah ini dipandang secara kalkulasi politik cukup menguntungkan, sebab fokus perhatian publik yang teralih membuat berbagai agenda dan kebijakan pemerintahan Prabowo dapat berjalan tanpa tekanan kritik yang berat.

4. Intensitas Pertemuan yang Kian Minim

Frekuensi pertemuan langsung antara kedua tokoh ini terbilang makin jarang. Jokowi bahkan tidak hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 karena dilaporkan tidak menerima undangan resmi. Selain itu, beredar kabar bahwa Jokowi lebih memilih untuk tinggal di Solo dan enggan menerima tawaran posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ray Rangkuti menambahkan bahwa potensi keretakan ini bisa mencapai puncaknya jika terjadi pergantian Kapolri sebelum tahun 2027. Kendati demikian, hubungan ini diprediksi hanya sebatas retak dan saling tarik ulur hingga 2029, tanpa benar-benar terbelah sepenuhnya.

Dinamika hubungan antara para pemimpin politik memang selalu menjadi kompas arah kebijakan nasional. Walaupun sinyal keretakan mulai bermunculan ke permukaan, wacana ini dinilai sebagai bagian dari kalkulasi dan penyesuaian peta kekuatan politik menjelang kontestasi berikutnya. Bagaimana perkembangan relasi kedua tokoh ini ke depan tentu akan terus menjadi pusat perhatian publik Indonesia.