AS Ingin Damai, Moskow Berterima Kasih Kepada Donald Trump
NEW YORK- Wakil Tetap delegasi Pemerintah Russia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dmitry Polyanskiy sangat meyakini bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar menginginkan perdamaian di Ukraina.
"Dia mengerahkan upaya besar untuk mewujudkannya. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintahan baru tersebut," kata diplomat itu ketika diminta mengevaluasi hasil negosiasi damai Presiden Trump di Ukraina dalam 100 hari terakhir.
Seperti diberitakan Kantor berita Antara, Kamis (1/5), Polyanskiy mengatakan langkah tersebut sangat penting karena AS memahami akar penyebab konflik Ukraina dengan cara yang benar.
Ia mengatakan Donald Trump telah menunjukkan itikad yang tulus ingin mengakhiri konflik di Ukraina. Atas tekad Presiden Trump itu, Moskow kata Polyanskiy berterima kasih atas semua upaya keras itu.
Pekan lalu dikabarkan, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio berbicara dengan Menteri Luar Negeri Russia, Sergey Lavrov melalui telepon untuk menekankan pembicaraan mengenai langkah selanjutnya dalam perundingan damai antara Russia-Ukraina dan perlunya mengakhiri konflik saat ini juga.
Perbincangan via telepon tersebut menyusul kunjungan Utusan Khusus AS Steve Witkoff ke Moskow, di mana dirinya disambut oleh Presiden Russia Vladimir Putin.
Sanksi Tambahan
Sementara itu, Uni Eropa tengah mempersiapkan plan (rencana) B untuk mempertahankan sanksi terhadap Russia jika Amerika Serikat meninggalkan perundingan damai terkait Ukraina dan mencoba mendekati Moskow.
Sebagaimana dikatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas,
Washington diduga tengah mempertimbangkan apakah akan menarik diri dari proses penyelesaian Ukraina karena kompleksitas dalam negosiasi tersebut.
"Ada juga rencana B, tetapi kita harus bekerja untuk rencana A, karena jika tidak, Anda berkonsentrasi pada rencana B dan itu akan terjadi," kata Kallas kepada surat kabar Financial Times pada Rabu (30/4).
Lebih lanjut Kallas menambahkan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dengan Washington dan mitra internasional lainnya, untuk memastikan bahwa sanksi terhadap Russia diberlakukan.
Kallas mengakui bahwa dalam konteks pemberian bantuan militer kepada Ukraina, Eropa akan mengalami kesulitan untuk mengisi kekosongan jika Amerika meninggalkan negara itu.
Dia pun mengindikasikan bahwa rencana B memperhitungkan kemungkinan bahwa Hongaria akan memblokir perpanjangan rezim sanksi Uni Eropa terhadap Russia pada bulan Juli mendatang.