6 Program Suyudi Ario Seto Jika Jadi Kapolri, Ada Berantas Judi Online hingga Debt Collector

JAKARTA, GENVOICE.ID - Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas yang akan dijalankan jika dirinya ditetapkan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Program tersebut disampaikan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026).

Paparan tersebut mencakup sejumlah rencana pembenahan di tubuh Polri, mulai dari struktur organisasi, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan hingga akuntabilitas anggaran. Selain enam prioritas tersebut, Suyudi juga menyiapkan sejumlah quick wins yang ditargetkan berjalan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

1. Benahi Struktur Organisasi Polri

Prioritas pertama Suyudi adalah pembenahan kelembagaan dan struktur organisasi Polri. Ia berencana membuat struktur Mabes Polri lebih proporsional dan ramping sekaligus memperkuat peran Polda, Polres, dan Polsek sebagai lini pelayanan dan operasional.

"Polda proporsional dan suportif. Polres kuat sebagai kesatuan operasional dasar. Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat," ujar Suyudi dalam fit and proper test.

Menurut Suyudi, struktur organisasi yang memiliki tumpang tindih kewenangan serta lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah perlu disederhanakan. Penguatan lini terdepan juga akan mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, tingkat risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

2. Benahi Rekrutmen dan SDM

Program kedua berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia atau SDM Polri. Suyudi mengatakan pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga anggota memasuki masa purnatugas.

"Seluruh siklus SDM dibenahi, perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karir, kompetensi, kesejahteraan, sampai purnatugas," ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan anggota Polri tidak hanya berfokus pada proses rekrutmen. Pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi hingga kesejahteraan personel juga menjadi bagian dari rencana yang dipaparkan Suyudi kepada Komisi III DPR.

3. Perkuat Pelayanan Publik

Prioritas ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Suyudi ingin orientasi pelayanan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan Polri.

Dalam program 100 hari pertama, ia menjanjikan peningkatan respons layanan darurat melalui nomor 110 dan pembenahan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang lebih ramah terhadap korban serta kepastian dalam pelacakan perkara.

"110 respons cepat dan SPKT ramah korban, perkara terlacak SP2HP pasti, bersih ke dalam, Polres kuat Polsek tangguh," kata Suyudi.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis

Penguatan penegakan hukum menjadi program prioritas keempat Suyudi. Ia menekankan agar setiap perkara ditangani secara tepat, sah, berbasis bukti, memiliki kepastian hukum dan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Narkotika disebut masih menjadi salah satu fokus penindakan. Selain itu, Suyudi memasukkan persoalan premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran hingga aksi debt collector ke dalam agenda penegakan hukum.

"Prioritas penindakan tegas terhadap kejahatan, humanis terhadap masyarakat. Narkotika tetap menjadi fokus, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, dan debt collector juga menjadi prioritas," ujar Suyudi.

Ia kemudian menegaskan bahwa pendekatan humanis tidak berarti memberikan toleransi terhadap tindak kejahatan. Sebaliknya, ketegasan dalam penegakan hukum juga tidak boleh diterjemahkan sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

"Humanis tidak berarti permisif terhadap kejahatan, tegas tidak berarti sewenang-wenang," sambungnya.

5. Pengawasan Polri Berbasis Risiko

Prioritas kelima yang disampaikan Suyudi adalah penguatan sistem pengawasan di internal Polri. Ia ingin pola pengawasan tidak hanya bergerak setelah muncul persoalan, tetapi mulai menggunakan pendekatan berbasis risiko.

Perubahan tersebut diarahkan agar potensi persoalan dapat dikenali dan dicegah lebih awal. Dengan begitu, pengawasan diharapkan tidak hanya bersifat reaktif ketika pelanggaran sudah terjadi.

6. Perkuat Akuntabilitas Anggaran

Program keenam berkaitan dengan akuntabilitas anggaran di lingkungan Polri. Suyudi memasukkan pengelolaan anggaran sebagai bagian dari enam prioritas yang akan dijalankan apabila dirinya dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.

Selain enam program utama, Suyudi juga menyiapkan sejumlah target cepat dalam 100 hari pertama. Beberapa di antaranya adalah menciptakan ruang publik yang aman, memberantas judi daring dan penipuan digital, serta melakukan pemulihan kawasan narkoba.

"Quick wins 100 hari. Mulai dari ruang publik aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, bersih judi daring dan penipuan digital," kata Suyudi.

100 Hari Pertama Dibagi Jadi Tiga Tahap

Suyudi juga menjelaskan bahwa program 100 hari pertamanya tidak akan dijalankan sekaligus tanpa tahapan evaluasi. Periode tersebut akan dibagi menjadi tiga fase yang masing-masing memiliki target berbeda.

Pada hari pertama hingga ke-30, ia akan memetakan kondisi riil Polri, menetapkan komando perubahan dan membangun baseline. Kemudian pada hari ke-31 hingga ke-60, berbagai perbaikan yang telah dirancang akan diuji untuk melihat efektivitasnya.

"Hari ke-31 sampai 60: yaitu menguji perbaikan," ujarnya.

Tahap terakhir berlangsung pada hari ke-61 hingga ke-100. Fase tersebut diarahkan untuk melihat hasil perbaikan sekaligus melakukan koreksi apabila ditemukan kegagalan dalam pelaksanaannya.

"Hari ke-61 ke 100: memperlihatkan hasil dan mengoreksi kegagalan," kata Suyudi.

Selain itu, Suyudi menjanjikan harmonisasi standar operasional prosedur atau SOP dengan KUHAP baru dan prinsip hak asasi manusia. Ia juga memasukkan penerapan scientific investigation sebagai bagian dari rencana pembenahan penegakan hukum.

"100 hari pertama bukan panggung untuk mengumumkan sebanyak mungkin program. 100 hari pertama adalah fase membuktikan arah," tegasnya.

Suyudi merupakan calon Kapolri yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden kepada DPR RI. Komisi III DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi pada Kamis (1/10/2026) sebagai bagian dari proses pengangkatannya sebagai calon pengganti Listyo Sigit Prabowo.