Prabowo Tegaskan DPR Harus Peka, Tunjangan Dicabut dan Anggota Arogan Disemprit!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gen, suasana politik lagi panas banget belakangan ini. Demo besar yang meledak di akhir Agustus 2025 bikin banyak kebijakan DPR jadi sorotan publik. Ribuan orang, mulai dari mahasiswa sampai masyarakat sipil, turun ke jalan menuntut perubahan. Nah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara dan ngasih sinyal tegas kalau wakil rakyat harus balik ke jalur semestinya: peka sama rakyat, bukan sekadar duduk manis di kursi empuk.

Dalam jumpa pers usai pertemuan dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan: "Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat."

Bukan cuma omongan manis, ada langkah konkret juga, Gen. Salah satunya, Prabowo minta DPR cabut tunjangan perumahan yang nilainya tembus Rp50 juta per bulan. Tuntutan massa soal moratorium kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri juga langsung ditindaklanjuti. Intinya, nggak ada lagi alasan buat wakil rakyat menghambur-hamburkan anggaran sementara rakyat lagi susah.

Bahkan, isu soal beberapa anggota DPR yang kedapatan ngomong arogan dan bikin publik tersinggung juga jadi perhatian serius. Prabowo menyebut para ketua umum partai sudah kasih sanksi ke anggota mereka yang kelewat batas. "Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," ujar Prabowo, dilansir dari ANTARA.

Pertemuan di Istana itu juga dihadiri tokoh-tokoh penting, dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, sampai Ketua MPR Ahmad Muzani. Usai rapat bareng elite politik, Prabowo lanjut memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, bahkan sampai malam hari.

Langkah ini jelas jadi tanda kalau pemerintah mau nunjukin keseriusan. Pesan besarnya sederhana tapi keras: DPR jangan leha-leha, rakyat lagi butuh kehadiran nyata, bukan sekadar janji.