Shutdown dari Pemerintah AS Bikin Gebrakan Sedunia!
JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Amerika Serikat kembali mengalami penutupan operasional atau shutdown pada Sabtu (31/1) waktu setempat setelah Kongres belum juga menyepakati anggaran untuk periode 2026.
Meski demikian, penutupan kali ini diperkirakan hanya berlangsung singkat dan tidak berdampak besar bagi kehidupan warga.
Parlemen AS dijadwalkan kembali bersidang pada Senin (2/2) usai masa reses selama sepekan. Presiden Donald Trump dari Partai Republik menyatakan dukungan penuh terhadap paket anggaran yang saat ini tengah dibahas oleh parlemen.
Mengutip laporan Bloomberg, dampak shutdown kali ini dinilai relatif minim. Sejumlah pegawai federal yang tergolong pekerja esensial, seperti personel militer dan pengatur lalu lintas udara, tetap menjalankan tugasnya meskipun pemerintah ditutup sementara.
Ini merupakan shutdown kedua yang terjadi di era pemerintahan Trump. Sebelumnya, penutupan pemerintah pernah berlangsung hingga 43 hari dan memicu dampak serius, mulai dari terhentinya bantuan pangan bagi jutaan keluarga, pembatalan ribuan penerbangan, hingga pegawai federal yang tidak menerima gaji selama lebih dari satu bulan.
Namun, situasinya kini berbeda. Beberapa lembaga pemerintah sudah memiliki anggaran hingga akhir tahun fiskal pada 30 September. Departemen Pertanian, misalnya, telah mendapatkan pendanaan penuh sehingga program bantuan pangan atau food stamps dipastikan tidak terganggu. Selain itu, taman nasional, layanan veteran, dan Departemen Kehakiman juga telah memperoleh persetujuan anggaran.
Meski begitu, sejumlah lembaga tetap harus menjalani prosedur penutupan sementara. Di antaranya adalah Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Transportasi, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Ketenagakerjaan.
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, menyampaikan harapannya agar shutdown ini segera berakhir. Ia menegaskan pemerintah siap kembali beroperasi penuh begitu Presiden Trump menandatangani undang-undang pendanaan. "Kami berharap penutupan ini akan singkat," tulisnya dalam pernyataan pada Jumat (30/1).
Komite Anggaran Parlemen AS telah menjadwalkan pemungutan suara rancangan anggaran pada pekan depan. Namun, masih belum ada kepastian apakah Biro Statistik Tenaga Kerja akan menunda rilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang seharusnya diumumkan pada Jumat mendatang.
Ketegangan politik yang memicu shutdown ini berawal dari tewasnya seorang warga negara AS, Alex Pretti, dalam insiden dengan petugas Patroli Perbatasan di Minneapolis pada akhir pekan lalu. Partai Demokrat menolak memperpanjang pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri tanpa adanya pembatasan baru terkait penegakan kebijakan imigrasi.
Demokrat menuntut sejumlah perubahan, mulai dari kewajiban penggunaan kamera tubuh bagi petugas, keharusan mendapatkan surat perintah pengadilan, larangan penggunaan penutup wajah, hingga penghentian operasi penangkapan imigran secara besar-besaran.
Pada akhirnya, Presiden Trump dan Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mencapai kesepakatan sementara untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri selama dua minggu sambil melanjutkan proses negosiasi. Sementara itu, pendanaan bagi lembaga pemerintah lainnya akan diperpanjang hingga 30 September, dan kesepakatan tersebut telah disetujui Senat pada Jumat.
Dalam beberapa hari terakhir, Trump juga mengisyaratkan kemungkinan perubahan arah kebijakan deportasi. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan kebijakan tersebut kian tidak populer di mata pemilih dan berpotensi merugikan Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu mendatang.